Minggu, 04 Oktober 2009

Golkar Siap Tunggangi Program Pemerintah

JAKARTA - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kemarin (3/10) menegaskan arah politik bila mampu menjadi nakhoda Partai Golkar. Politikus yang juga konglomerat itu secara terang-terangan menyatakan akan langsung bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono. 

"Golkar tidak bisa menang pemilu di atas penderitaan rakyat. Justru kita harus menjadi pejuang kesejahteraan rakyat. Caranya, tentu kita harus kembali berada di pemerintahan. Sebab, hanya di pemerintahan kita bisa membuat kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan rakyat," ujar Ical -sapaan akrab Aburizal- soal alasannya akan menjadi mitra koalisi. 

Ical memaparkan arah politik itu dalam pertemuan dengan 376 DPD I dan DPD II Golkar, sepuluh organisasi massa pendiri dan yang didirikan Golkar, serta organisasi sayap Partai Golkar di Hotel Ritz-Charlton kemarin. Pertemuan itu adalah konsolidasi terakhir pendukungnya sebelum bertolak ke Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru. 

Dengan berada di pemerintahan dan mendukung presiden terpilih, papar dia, banyak keuntungan yang didapat Golkar. Antara lain, Golkar bisa memperluas penetrasi kaderisasi dan penggalangan massa hingga tingkat pedesaan. 

Ical mencontohkan, kader Golkar dapat menjadi fasilitator desa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang didanai triliunan rupiah oleh pemerintah. 

"PNPM tahun depan ada di 78 ribu desa, setiap desa dua orang. Katakan, di setiap desa ada satu kader Golkar yang menjadi fasilitator yang digaji pemerintah. Maka, akan ada 40 ribu kader Golkar yang menjadi fasilitator PNPM." 

Ribuan kader yang "disusupkan" ke program pemerintah tersebut dinilai sangat berguna dalam mendongkrak pamor partai. Masyarakat nanti tidak bisa membedakan mana program Golkar dan mana program pemerintah. 

"Saya sebenarnya sudah usulkan itu kepada ketua umum (Jusuf Kalla, Red), tapi beliau menolak. Beliau lebih senang soal pabrik, soal infrastruktur. Betul infrastruktur penting, tapi tidak menyentuh masyarakat secara langsung. Beda dengan Demokrat, kampanyenya langsung mengklaim BLT, raskin, kredit usaha rakyat (KUR), dan pendidikan gratis. Akibatnya kita rasakan sekarang," terang dia. 

Bila kader Golkar ditarik masuk ke kabinet, jelas dia, Golkar juga dapat menunggangi program KUR untuk peningkatan citra Golkar. "Misalnya DPD II nanti membentuk konsultan yang memberikan nasihat kepada petani dan ibu rumah tangga untuk bisa mendapat KUR. Walaupun tidak pakai baju Golkar, masyarakat pasti tahu bahwa Golkar yang bekerja," tegasnya. "Kita selama ini bicara politik yang besar-besar, tapi lupa yang kecil-kecil, padahal sangat penting," lanjutnya. 

Dengan alasan-alasan itu, Ical menilai, masuk lagi ke pemerintahan adalah pilihan logis dan rasional dalam menghadapi konstelasi politik lima tahun mendatang. (noe/tof)


Courtessy of Jawa Pos